Langsung ke konten utama

Penjarahan Paska Gempa Palu Donggala, Pesan untuk Industri Asuransi

Penjarahan Paska Gempa Palu Donggala, Pesan untuk Industri Asuransi

Gempa bumi yang terjadi di Palu dan Donggala pada 28 eptember 2018 sore hari berskala 7.4 SR, menimbulkan terjadinya tsunami.

Indonesia berduka, sudah pasti, ungkapan duka cita dan tawaran bantuan dari negara tetangga mengalir, begitupun dari dalam negeri. Sesama Saudara Kandung Indonesia Raya. 

Gempa Bumi, merupakan jenis risiko katastropik menjadi Momok menakutkan karena peristiwa kejadiannya tidak bisa di prediksi, dengan tingkat severity kerusakan yang sangat besar dan bahkan area yang luas. 

Namun demikian, Gempa bumi bisa dijamin melalui polis Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami yang kondisi polis standarnya diterbitkan oleh MAIPARK, dengan tarif rate yang telah diatur oleh OJK melalui Surat Edaran no. SE-06/ tanggal 26 February Tahun 2017.

Paska terjadinya GEMPA dan TSUNAMI di palu dan Donggala, muncul permasalahan baru terkait dengan situasi di lokasi gempa tsunami yang semakin sulit bahan makanan, air minum atau air bersih dan lain sebagainya, yang menyebabkan terjadinya pencurian dan penjarahan dimana-mana, bahkan tidak hanya di Mini Market seperti ALFA MIDI dan INDOMARET atau mini market lainnya, melainkan juga SPBU dan ATM serta Bank. 

Terlepas dari Polemik perdebatan panjang Pemerintah dan Masyarakat tentang ini sebagai sebuah Situasi Darurat bencana, sehingga pelanggaran penjarahan di beri tolreansi atau tidak, Industri Asuransi, harus muncul kepermukaan sebagai Pihak yang memiliki amanah dalam meringkankan terjadinya musibah ini.

Penjarahan, dalam terminologi Istilah Asuransi didefinisikan sebagai berikut :
Pada Polis Gempa Berbunyi sbb :
Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
Pada Perluasan Endorsement Kerusuhan RSMDCC 41B berbunyi sbb :
Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. 
Lebih lanjut, membandingkan apakah Penjarahan ini dijamin oleh Polis Gempa Atau Tidak, ini yang menarik. 

Mari kita perhatikan pada Endorsement Perluasan RSMDCC41B :
Penjarahan, yang mengikuti Terjadinya Kerusuhan dan Huru Hara, masuk dalam Risiko yang bisa dijamin Polis

Semantara pada Polis Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami, berbunyi sbb :
BAB IIPENGECUALIANPASAL 2PENGECUALIAN
2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.

Apa yang ada dalam pikiran rekan-rekan sahabat dalam industri Asuransi terkait dengan Pengecualian ini ?

Apakah ?

  1. Pencurian dan penjarahan TIDAK DIJAMIN dalam polis Gempa jika terjadi saat terjadinya resiko Gempa bumi dan Tsunami, tapi Paska kejadian itu DIJAMIN ? (Nah, lengkap kalimatnya seperti apa interpretasinya ?)
  2. Pencurian dan Penjarahan Memang TIDAK DIJAMIN didalam Polis Gempa ? 
  3. Kalau tidak di jamin KENAPA di perluasan RSMDCC kok penjarahan bisa DIJAMIN ? padahal KERUSUHAN hanya bentuk Perluasan Endorsement dengan Tarif Suku Premi yang sangat kecil. Sementara Risiko GEMPA merupakan POLIS TERSENDIRI dengan Tarif Suku premi dan Resiko Sendiri yang cukup BESAR, malah tidak dijamin ?
Ini mungkin menjadi PESAN bagi industri Asuransi untuk melakukan KAJI ULANG atas resiko ini, dimana sebenarnya hal paling Penting adalah :

  1. Penjarahan yang terjadi saat BENCANA ALAM seharusnya malah lebih di prioritaskan untuk bisa dijamina pada polis induknya, apalagi dengan terapan tarif premi yang cukup tinggi.
  2. Terkait dengan Penjarahan itu sendiri harus dinyatakan definisinya lebih spesifik lagi untuk membedakan 
    1. mana penjarahan yang benar dijamin karena situasi darurat bencana alam (melalui rincian item2 yang di curi), dan 
    2. mana penjarahan yang tidak bisa ditoleransi untuk dijamin dalam kondisi polis karena bukan sebab darurat bencana alam.

Jadi seluruh praktisi Asuransi, sebaiknya tidak sibut berPOLEMIK statement pemerintah dan masyarakat manjdi debat runcing apakah penjarahan ditoleransi atau tidak, tapi sebaiknya, berpikir dan berkomentar sesuai dengan fokus profesionalisme kerja dalam industri yang digeluti. 

Monggo, rekan sejawat....






Komentar

Postingan populer dari blog ini

Selamat kepada Perusahaan Peraih Predikat "Best Insurance 2018"

Selamat kepada Perusahaan Peraih Predikat "Best Insurance 2018"
Malam Penganugerahan Insurance Awards 2018 yang dilakukan oleh Media Asuransi, telah dilakukan di Hotel Le Meridien Jakarta pada Kamis Malam Lalu 12 Juli 2018.
Kegiatan ini telah memberikan penghargaan kepada 35 Perusahaan Asuransi dengan Predikat "Best Insurance 2018 yaitu : 
Best General Insurance 2018 dengan Ekuitas Rp1,5 Triliun ke Atas
PT Asuransi Sinar Mas
PT Asuransi Astra Buana
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.


Best General Insurance 2018 dengan Ekuitas Rp500 Miliar – Rp1,5 Triliun
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
PT Jasaraharja Putera
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur


Best General Insurance 2018 dengan Ekuitas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar
PT Asuransi Umum BCA
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
PT AIG Insurance Indonesia


Best General Insurance 2018 dengan Ekuitas Rp150 Miliar – Rp250 Miliar
PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
PT Victoria Insurance, Tbk.
PT Asuransi Bintang, Tbk.


Bes…

Engineering Fee is not the Only Potential Income for Insurance Brokers

Membaca berita tentang temuan 2 perusahaan asuransi oleh OJK yang masih menerapkan Engineering Fee, (https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-temukan-dua-pemain-asuransi-umum-yang-masih-terapkan-engineering-fee-di-2018) hal ini tentunya terkait juga dengan Broker Asuransi yang selama ini gonjang-ganjing tentang Engineering Fee.
Sebenarnya, Perusahaan Broker Asuransi mestinya bisa mendapatkan Potential Income dari beberap akebijakan yang telah dituangkan didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja itu?
Mari kita cek ketentuan nya :
UU 40 Th 2014 Tentang PERASURANSIAN
Bab IV Pasal 29 Ayat 7 Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari pemegang polis atas jasa keperantaraaanya
POJK 70 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang ReAsuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
Bab III Bagian Kelima Pasal 27 
Ayat 1 Perusahaan Pialang Asuransi berhak mendapatkan imbalan j…

INSPIRING

#Repost @carakamulia.official (@get_repost) ・・・ Ramainya Industri Otomotif sejak Tahun lalu terkait dengan Inovasi industri otomotif yaitu rencana penciptaan Mobil terbang. onfo selanjutnya silahkan baca di www.carakamulia.com via Instagram

INSPIRING

🌷Terima Kasih🌷 . Adalah ungkapan yg seharusnya kita ucapkan setiap kali bangun pagi hari. . Untuk apa? Apa saja. Karena apapun yg kita terima kemarin, hari ini dan besok adalah berkah dan anugrah. . Semuanya rizki. Dalam bentuknya masing masing. . Nafkah RIZKI dunia, PASTI dijamin ALLAH swt. Bahkan rizki se ekor semut pun dijamin oleh Allah swt. . Yang belum tentu dijamin, adalah NAFKAH RIZKI AKHIRAT kita.. . Betul nggak? . Karena nafkah akhirat itu bergantung bagaimana kita mengupayakannya selama hidup didunia. . Itu yg harus kita pikirkan. via Instagram

Apakah Imbal Jasa Penutupan Asuransi Cukup membiayai Penanganan Klaim Asuransi ?

Mengalami Musibah Katastropik yang terjadi selama setahun terakhir ini, baik dari kejadian Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi serta Tsunami juga Banjir dan Badai, dengan umumnya pemberlakukan Jasa dikenakan pada saat penutupan, terutama pada polis-polis retail dengan lokasi pertanggungan yang memiliki jarak yang tidak dekat dari lokasi kantor pelayanan, Apakah Nilai Imbal Jasa yang diterima mencukupi dan bisa membiayai Biaya Pengurusan dan Penanganan klaim Asuransi, terlebih untuk klaim-klaim yang memerlukan pendampingan dan survey klaim yang berulang-ulang ?
Ini mungkin menjadi dasar Pengaturan tentang Imbalan Jasa di tetapkan sbb : 
POJK 70 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang ReAsuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
Bab III Bagian Kelima Pasal 27 
Ayat 3 Selain mendapatkan Imbalan Jasa Keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2-Reasuransi), POerusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dap…